Pekerjaan kefarmasian

E. Tata Cara Pengelolaan Obat/Perbekalan Farmasi di Gudang Obat
Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1426/SK/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan bagi kabupaten/kota adalah:
1. Perencanaan
Perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan diawali dari data yang disampaikan Puskesmas (LPLPO) ke Gudang Farmasi di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikompilasi menjadi rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan teknik-teknik perhitungannya. Selanjutnya dalam perencanaan kebutuhan buffer stok Pusat maupun Provinsi dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota dan tetap mengacu kepada DOEN dan pengobatan puskesmas dan pola penyakit.
Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kebutuhan obat adalah:
a. Tahap Pemilihan Obat
Fungsi seleksi/ pemilihan obat adalah untuk menentukan apakah obat benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah, untuk mendapatkan pengadaan obat yang baik, sebaiknya diawali  dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yaitu meliputi :
1) Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan.
2) Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari duplikasi dan kesamaan jenis.
3) Jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik.
4) Hindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat tunggal.
5) Apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat   pilihan (drug of choice) dari penyakit yang prevalensinya tinggi.
b. Tahap Kompilasi Pemakaian Obat
Kompilasi pemakaian obat berfungsi untuk mengetahui pemakaian bulanan masing-masing jenis obat di unit pelayanan kesehatan/ Puskesmas selama setahun dan sebagai data pembanding bagi stok optimum.
Informasi yang didapat dari kompilasi pemakaian obat adalah :
1) Jumlah pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan   kesehatan/ Puskesmas.
2) Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan/ Puskesmas.
3) Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat Kabupaten/ Kota.

c. Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat
Menentukan kebutuhan obat merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh tenaga farmasi yang bekerja di Gudang Farmasi Kabupaten/Kota maupun unit Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Masalah kekosongan obat atau kelebihan obat dapat terjadi apabila informasi semata-mata hanya berdasarkan informasi yang teoritis kebutuhan pengobatan. Dengan koordinasi dan proses perencanaan untuk pengadaan obat secara terpadu serta melalui tahapan seperti diatas, maka diharapkan obat yang direncanakan dapat tepat jenis dan tepat jumlah serta tepat waktu dan tersedia pada saat dibutuhkan.
Adapaun pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode :
1) Metode Konsumsi
Didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya, dimana untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Pengumpulan dan pengolahan data .
b) Analisa data untuk informasi dan evaluasi.
c) Perhitungan perkiraan kebutuhan obat.
d) Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.

2) Metode epidemiologi
Yaitu perencanaan berdasarkan data jumlah kunjungan, frekwensi penyakit dan standar pengobatan yang ada.

3) Kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi
Penyusunan perencanaan obat dilakukan berdasarkan pengumpulan data antara lain, alokasi dana, daftar jenis obat, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, jumlah obat yang hilang/rusak, jumlah obat kadaluarsa, jumlah kekosongan obat, pemakaian obat rata-rata pertahun, waktu kekosongan (lead time), stok pengaman dan perkembangan pola kunjungan (Depkes, 2005).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas dan Fungsi GFK

A. Gudang Farmasi Menurut peraturan Bupati Barito Kuala nomor 13 Tahun 2005, tentang Gudang Farmasi pasal 3 adalah Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Gudang Farmasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pengolahan obat merupakan salah satu pendukung penting dalam pelayanan kesehatan. Demikian juga halnya pengelolaan obat di pelayanan kesehatan dasar mempunyai peran sangat signifikan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. Oleh karena itu pengembangan dan penyempurnaan pengelolaan obat di kabupaten/kota harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mendukung kualitas pelayanan kesehatan dasar. Perbaikan secara menyeluruh di semua aspek pelayanan kesehatan dasar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu bentuk perbaikan pada pengelolaan obat adalah dengan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Aspek yang dinilai meliputi: sumber daya manusia, prose...
Baca selengkapnya

Pekerjaan kefarmasian

2. Pengadaan dan penerimaan Tujuan dari pengadaan adalah memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga layak, mutu baik, pengiriman obat terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai denagan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengadaan dilakukan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui : a. Pembelian  secara tender (oleh Panitia Pembelian Barang Farmasi). b. Pengadaan sesuai dengan peraturan pemerintah dapat dilakukan dengan sistem lelang :bisa dilakukan dengan penunjukan secara langsung, penunjukan terbatas dan lelang secara umum. Pengadan obat diInstalasi Farmasi dan Alat kesehatan Kabupaten Barito Kuala dilakukan oleh tim pengadaan dimana tim pengadaan mendapat sumber dana da...
Baca selengkapnya